Agus Pranoto
Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VI (Kabupaten Bogor) Nomor Urut 4

Selamat Datang di Laman Resmi Agus Pranoto

Agus Pranoto
Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024
Daerah Pemilihan Jawa Barat VI (Kabupaten Bogor)
Partai NasDem Nonor Urut: 4

Profile
Agus Pranoto, anak ketiga dari sembilan bersaudara, lahir di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 01 Januari 1959 jam 13.00 WIB. Ayah, H.M. Ilyas Tirtodihardjo (Alm) dan Ibu, Hj. Murdiati (Almh). Sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun di bermukim Tegal. Sejak tahun 1967 hingga tahun 1997 bersekolah dan menetap di Jakarta. Selanjutnya, sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini bertempat tinggal di Komplek Kementerian Pertanian Atsiri Permai, Jalan Kecubung III/24 RT. 03 RW 012 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Menikah pada tanggal 27 Desember 1981 dengan Endang Sriningsih di Jakarta. Dikarunia 3 (tiga) orang anak, Guruh Pranoto Putra, Febrina Cahyaningtyas Pranoto Putri, dan Rama Wijaya Pranoto Putra. 

Riwayat Pendidikan:
SD Rawamangun Pagi II Jakarta Timur (1971);
SMP Negeri 46 Jakarta Timur (1974);
SMEA Negeri VI Jakarta Timur (1974);
STIA LAN RI Jakarta (1997).

Riwayat Pendidikan dan Pelatihan:
Penataran P4 Tipe B Departemen Pertanian, 1980
Administrasi Keuangan , Departemen Keuangan, 1982
Bendaharawan, Departemen Keuangan, 1985
Manajemen Keuangan, Departemen Pertanian, 1986
Analisa Ekonomi dan Kebijaksanaan Pertanian, Universitas Gajah Mada, 1986
Komputerisasi Proyek-Proyek Berbantuan (Luar Negeri), ASMI, 1987
Diklat Administrasi Umum, Departemen Pertanian, 1998

Riwayat Pekerjaan:
  • 1979-1981 Biro Kepegawaian Departemen Pertanian;
  • 1981-1999 Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
  • 1999-2002 Biro Hukum dan Perizinan, Departemen Ekpslorasi Laut dan Perikanan
  • 2002-2006 Biro Keuangan Departemen Kelautan dan Perikanan
  • 2006-2017 Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 
  • Purna Bakti sebagai PNS sejak tanggal 01 Pebruari 2017

 Jabatan dan Bidang Tugas:
  • Selama berkarier sebagai PNS, jabatan struktural dan berbagai bidang tugas telah diemban, meliputi bidang kepegawaian, penyusunan/pengelolaan / pengawasan anggaran negara, organisasi dan tata laksana, pendidikan di bidang kelautan dan perikanan, dan penyusunan peraturan perundangan-undangan;
  • Financial Officer (FO) National Agricultural Extention Project (NAEP)
  • Anggota Tim Penyusun Keputusan Menteri Pertanian tentang Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Departemen Pertanian;
  • Anggota Tim Penyusun Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) di Lingkungan Departemen Pertanian;
  • Anggota Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
  • Anggota Tim Pengawasan Terpadu Proyek-Proyek di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Pertanian;
  • Aggota Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  • Anggota Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Anggota Tim Penyusun Standard Operassional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan;
  • Anggota Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
  • Anggota Tim Antar Kementerian, peyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumberdaya Manusia di Bidang Transpotasi;
  • Anggota Tim Penyusunan Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan,
  • Anggota TimPenyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
  • Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Motivasi Agus Pranoto

Motivasi saya menjadi Anggota DPRD  Provinsi Jawa Barat Periode 2019-204 adalah “Menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang Amanah, Aspiratif, dan Berintegritas”

Penjelasan:
Motivasi saya menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat didasarkan pada 4 (empat) hal.

Pertama, adanya persepsi masyarakat terhadap Anggota Dewan (DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) yang kurang baik, antara lain: Anggota Dewan tidak mendengar aspirasi masyarakat, motivasi menjadi Anggota Dewan lebih didasarkan untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan ekonomi, dan berperilaku koruptif.

Kedua, DPRD mempunyai tugas antara lain meliputi: (a). Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah, (b). Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah, (c). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah, (d). Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada  Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD menjalankan fungsi: legislatif, anggaran dan pengawasan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Anggota Dewan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang relevan.

Ketiga, berdasarkan informasi yang diperoleh dari mass media baik media cetak maupun media online dan kondisi realita yang ada, terdapat keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dinilai masih kurang maksimal, antara lain terkait dengan masalah pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan.

Keempat, dengan berbekal pengalaman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pertanian/Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 38 (tiga puluh delapan) tahun, yang telah mengemban jabatan dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, saya merasa yakin pengalaman tersebut dapat berkonstribusi positif terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.      

Visi Misi Agus Pranoto

Visi
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bogor yang sejahtera bersama konstituen.

Penjelasan:
  • Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor, bukan saja menjadi tanggung Pemerintah Kabupaten Bogor. Akan tetapi, juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat.
  • Berdasarkan Undang –Undang  Nomor 32 Tahun 2004, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah. Sebagai unsur Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, maka kesejahteraan masyarakat menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, disamping menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Kepala Daerah berkewajiban untuk membuat berbagai kebijakan yang mengacu pada Visi dan Misi yang disampaikan kepada masyarakat pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan DPRD, berkewajiban melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang berkenaan dengan berbagai kebijakan Kepala Daerah.
  • Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dimungkinkan  didalam  implementasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga masyarakat merasa kurang terlayani dengan baik. Selain itu, sangat dimungkinkan pula terdapat aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah. Dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut, maka secara moral dan politik, setiap Anggota DPRD berkewajiban untuk mampu menyerap, menghimpum, menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah, dan kebijakan Program/Kegiatan dan Anggaran.

Misi
Melaksanakan tugas dan fungsi DPRD secara professional, transparan dan akuntabel 
Menyerap, menghimpum, menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat  Kabupaten Bogor

Penjelasan:
  • Misi yang akan dilakukan tidak terlepas dari tugas dan fungsi DPRD, dan kedudukan Anggota DPRD sebagai “wakil rakyat”.  Berkaitan dengan tugas dan fungsi, misi yang akan dilakukan menyusun Peraturan Daerah, menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah, dan melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan.
  • Misi lain yang berkaitan dengan peran Anggota Dewan sebagai “wakil rakyat” adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor untuk dapat dijadikan dasar dalam : (a). penyusunan Peraturan Daerah, (b). penyusunan Peraturan Gubernur, (c).  perumusan kebijakan Gubernur yang dituangkan dalam Program/Kegiatan dan Anggaran, dan (d). peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Program Kerja Agus Pranoto

  • Mendorong terwujudnya visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 meliputi:
  • Pemekaran Kabupaten Bogor menjadi 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Selatan;
  • Membangun “kelas pintar” yaitu ruang kelas yang dilengkapi teknologi dan mampu menyelenggarakan kelas jarak jauh agar bisa mengembangkan pendidikan untuk semua kalangan
  • pengembangan dan revitalisasi SMK dengan membangun SMK Baru dan merevitalisasi SMK yang kondisi bangunannya kurang layak,
  • percepatan proses sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, tenaga pendidikan dan lulusan SMK dengan standar nasional dan internasional melalui keja sama dengan lembaga akademik di dalam maupun luar negeri.
  • peningkatan status guru honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  • Peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
  • Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui system ekonomi syariah
  • peningkatan kesempatan kerja untuk berbagai latar belakang pendidikan dengan mendorong dibukanya industri padat karya, lahirnya wirausaha baru dan kemudahan berbisnis bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
  • Peningkatan kesejahteraan Petani dan Nelayan 
  • Sejahtera sebagai program nomor Tujuh. Dengan TALAS, para petani-nelayan dibantu produksinya, disubsidi kebutuhan pokoknya, dijamin kesehatan dan pendidikan keluarganya, serta dipromosikan hasil usahanya.
  • Mengurangi kemiskinan dengan mendorong wirausaha baru
  • Jalur khusus tambang di Parung Panjang langsung menuju Tangerang tanpa melintasi pemukiman warga;
  • Membangun jalan mulus 100 persen, tak hanya di kawasan perkotaan, juga hingga ke desa-desa, pedalaman dan daerah perbatasan provinsi Jawa Barat dengan provinsi lainnya,
  • Merevitalisasi Pasar Cisarua menjadi Pasar Modern
  • Peningkatan jaringan listrik akan sampai ke desa-desa yang memungkinkan setiap rumah dapat mengakses jaringan listrik;
  • Peningkatan kesejahteraan Buruh  melalui program berupa penyediaan subsidi untuk buruh dalam hal pendidikan, kesehatan, dan harga bahan pokok. Pemprov juga akan membangun apartemen untuk buruh di sekitar lokasi pabrik, dan menyediakan transportasi untuk buruh, yang dapat mengurangi pengeluaran buruh agar buruh dapat hidup sejahtera.
  • Melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
  • Menjalin komunikasi dengan konstituen yang tergabung dalam PAKU NASDEM (Paguyuban Konstituen Partai NasDem) Kabupaten Bogor;
  • Menyerap, menghimpun, dan menampug aspirasi masyarakat (konstituen) yang dikirim melalui e-mail : apranoto291@gmail.com
  • Melaksanakan kegiatan reses dengan mengikutsertakan masyarakat (konstituen), tokoh masyarakat dan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
  • Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat setiap bulan sebagai bentuk pertanggung-jawaban secara moral dan politik kepada masyarakat (konstituen)  melalui www.aguspranoto.web.id

Artikel Baru

Artikel Lama